Diduga Oknum Pejabat Perum Perhutani dan Pengusaha Tambangan Batu Bara Ilegal diKawasan Perum Perhutani Dinilai Rugikan Keuangan Negara, Tim Hukum LSM KPKB Akan Laporkan

Lebak, PublikBanten id Bayah - Bukan waktu yang sebentar, Kegiatan tambang batubara ilegal diKawasan Perum Perhutani KPH Banten BKPH Bayah dan RPH Panyaungan Timur tak pernah henti merasa kapok dalam menjalankan aktivitas kegiatan ilegalnya. Meski dinilai memiliki resiko tinggi dari akibat hukum,  namun semua itu selalu lolos dan dapat teratasi dalam pengendalian konsekuensi hukum dari tindakan pemerintah. Sabtu, (26/10/2024). 

Dikatakan Dede Mulyana, Ketua Umum LSM Kumpulan Pemantau Korupsi Banten mengungkapkan bahwa berjalannya aktivitas kegiatan tambang batu bara ilegal ini  tidak mungkin dapat berjalan lancar jika tanpa adanya dugaan konspirasi besar, sehingga banyak pihak terkait yang menutup mata dan telinga seakan-akan pura-pura tidak tahu. 

Baca juga: Kasus Korupsi Lahan Rusun di Cengkareng, Bareskrim Amankan Aset Senilai Rp 700 Miliar

"Ini memang sudah menjadi rahasia umum, karena tambang ilegal ini dilakukan secara terang-terangan disiang hari, bahkan lalu lalang kendaraan besar pengangkut batubara ilegal dijalanan pun aman-aman saja, belum lagi begitu banyak stok file batu bara dari hasil tambang ilegal juga aman. Ini menunjukan bahwa kinerja pemerintah provinsi banten bermasalah, sehingga perkara tambang ilegal ini wajib ditangani berdasarkan intruksi presiden langsung ". Ungkapnya. 

Menurut Dede Mulyana pihaknya sudah berkoordinasi dengan Ketua Tim Kuasa Hukum Lembaga KPKB yang dipimpinnya untuk melaporkan perkara tambang ilegal ini ke Presiden RI. 

Baca juga: Polri Tangkap Pelaku Utama Kerusuhan di Yahukimo Papua

"Betul, kami dan tim sudah berkoordinasi dengan Tim Kuasa Hukum Lembaga KPKB. Beberapa hari lalu, kami telah melakukan pertemuan di Bogor Raya dengan Tim Kuasa Hukum kami sebanyak 7 rekan pengacara dalam rangka menyerahkan beberapa data hasil observasi tim kami dilapangan. Dan dalam waktu dekat ini kita akan adakan pertemuan kembali guna melakukan gelar yang terakhir, setelahnya kami akan didampingi untuk pelaporan Jakarta". Pungkasnya. 

Terpisah, Ketua Tim Kuasa Hukum LSM KPKB, Ena Suharna, S.H., C.PS., C.MNP., saat dikonfirmasi melalui sambungan telephon WhatsApp oleh tim media membenarkan jika pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan kliennya (Dede Mulyana) dalam rangka gelar perkara tambang ilegal dikawasan Perum Perhutani KPH Banten BKPH Bayah dan RPH Panyaungan Timur. 

Baca juga: Anggia Erma Rini: Perlu Langkah Strategis Atasi PMK

"Iya kang, kemaren kami sudah bertemu dengan pak ketum dede mulyana dibogor. Jadi simpulannya kami sedang mengatur jadwal untuk agenda pendampingan pelaporan klien kami ke jakarta, karena kuasa hukumnya kan ada 7 rekan pengacara, jadi kami sedang mengatur jadwal yang tepat". Tandasnya. 

Tak hanya itu, Ena pun mengungkapkan bahwa perkara tambang ilegal ini harus segera disikapi dengan serius, karena kata Ena, ini bukan hanya menyangkut aspek kerusakan hutan atau lingkungan hidup dan atau ilegalnya saja, namun ini benar-benar sudah merugikan negara. Jadi ini harus benar-benar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Baca juga: Dirjen Perdagangan Rangkap Jabatan, Ada konspirasi  ET dan Luthfi?

"Menurut asusmsi hukum kami, ini Modus operandinya tidak jauh berbeda dengan perkara kasus dugaan pungli pada parkir dan wisata ilegal dilebak selatan yang sudah kami laporkan secara resmi ke kejari lebak yang saat ini masih berjalan proses hukumnya, bahkan batu bara ilegal ini jauh lebih besar lagi kerugian pajak negaranya kang". Singkatnya. 

Selain itu, Ena juga menambahkan, bahwa selain dari pada harus diproses hukum pihaknya juga tetap berupaya mendorong pemerintah agar pemerintah memberikan solusi kedepannya dengan kepastian hukum yang konkrit. 

Baca juga: Diduga Ada Kejanggalan Pembangunan TPI Binuangeun, GNPK-RI Laporkan Ke Kejati Banten

"Tentunya kami berusaha mengkaji perkara ini dari beberapa aspek hukum dengan secara holistik, sehingga ini melibatkan  beberap leading sektor lembaga kementerian selain dari pada Aparat penegak hukum sebagai upaya penegakan hukumnya". Tutupnya.

( Tim media)